ANALISIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH KOTA BATU

Fansiskus Kristop

Abstract


Kapasitas fiskal merupakan suatu komponen yang termasuk dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan bagian salah satu komponen didalam dana perimbangan di APBN yang pengalokasiannya berdasarkan atas formula dengan konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.07/2016, kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan suatu daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskritif. Penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu, (1) pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasib dan dokumentasi, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) analisis data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto ( PDRB ), dan bagi hasil pajak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah Kota Batu. Peranan pajak daerah sebesar 1,48%, retribusi daerah sebesar 0,092%, produk domestik regional bruto sebesar 0,22%, dan bagi hasil pajak sebesar 0,83%.

Keywords


Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Bagi Hasil Pajak dan Kapasitas Fiskal

Full Text:

PDF

References


Afifudin. 2009. Metodologi Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

Chodariyanti, L. 2015. Analisisi Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. Jurnal Ekbis, XIV (2), 677-689.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125 Sekertariat Negara: Jakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 5049 Sekertariat Negara: Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126. Sekertariat Negara: Jakarta.

Husein, Umar. 2014. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi 2, Cetakan ke 13. Jakarta: Rajawali Press.

J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

M. Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.