Implementasi Kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro
Abstract
One of the main problems of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bojonegoro Regency is limited capital and high loan interest rates. So, there is a need for a program to help MSME players. The Productive Trader Card (KPP) is a flagship program from Bojonegoro Regency designed to support and develop MSMEs. This research aims to find out how the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy at the Bojonegoro Regency Trade, Cooperatives and Micro Business Office. This research uses qualitative research methods with descriptive research type. The theory used is the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn, with six indicators, namely policy objectives and standards, policy resources, inter-organizational relations, implementer characteristics, political environment, socio-economic, and attitudes of implementers. The result of this study is that the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy can be said to be successful because all indicators have been well implemented, but there are still shortcomings, namely the discovery of policy resource indicators, especially human resources and indicators of implementer characteristics in the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy which are still not running optimally
Salah satu permasalahan utama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro yaitu keterbatasan modal dan bunga pinjaman yang tinggi. Maka, perlu adanya program untuk membantu para pelaku UMKM. Kartu Pedagang Produktif (KPP) merupakan program unggulan dari Kabupaten Bojonegoro yang dirancang untuk mendukung dan mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, dengan enam indikator, yaitu tujuan dan standar kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan politik, sosial ekonomi, dan sikap para pelaksana. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) dapat dikatakan berhasil karena semua indikator sudah terimplementasi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yaitu ditemukannya indikator sumber daya kebijakan khususnya sumber daya manusia dan indikator karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) yang masih belum berjalan dengan optimal
Keywords
Full Text:
PDF - IndonesiaReferences
Abdussamad, H. Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik (1st ed.). Pustaka Setia.
Asri, & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. JURNAL REGISTRATIE, 1(1), 61–78.
Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantin, K. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar. Kinerja, 18(4), 539–546.
Hartono, W. F., & Rotinsulu, J. J. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi dan Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Prima Inti Citra Rasa Manado. Jurnal EMBA, 3(2).
Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jurnal Administrasi Publik. 10(2), 19-33
Ismail, F., Pawero, A. M. D., & Bempah, A. (2021). Probelmatika Manajemen Sarana Dan Prasarana di Madrasah Swasta. Journal of Islamic Education Leadership, 9(1), 108–124.
Kewo, C. L., Motoh, R., & Marunduh, A. P. (2023). Sosialisasi Peningkatan Literasi Keuangan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Sagerat Kota Bitung. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(4), 2785–2790.
Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 60–68.
Ma’ruf, F., Rares, J. J., & Ruru, J. M. (2017). Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Manado. 3(1) 1–12.
Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. Jurnal Governance, 1(1), 1–9.
Nugraha, R. B., Saputra, A. G., & Khusnayan, B. R. (2024). Analisis Komoditi Ekonomi Non Migas yang Potensial Sebagai Pengembangan Sektor Unggulan di Desa Kalangan: SWOT Analisis. Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7(6), 4000–4011. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1409
Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Pradina Pustaka.
Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 338–345.
Rajab, A., & Muchtar. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 25(2), 280–289.
Rinaldi, & Kasmanto. (2016). Menelaah Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Atas Hak-Hak Anak Di Kota Pekanbaru. Publika, 2(1), 101–114.
Ristanti, Y. D. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Jurnal Riset Akutansi Keuangan, 2(32) 11-21.
Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(4), 152–160.
Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 78–89.
Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Jurnal Ilmu Sosial, 1(7), 713–722.
Tarmizi, A. B. W. K., & Sugiartono, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis, 2(1), 24–32.
Tuasikal, N. A., Wasistiono, S., & Santoso, E. B. (2023). Implementasi Kebijakan Program Kerjasama Pemerintah , Bank , dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(2), 2028–2043.
Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah ( UMKM ) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. Jurnal Akuntan Publik, 1(3) 98-111.
Wibawa, R. P., & Anggitaria, N. R. (2020). Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, 5(1) 101-119.
Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Metode Penelitian. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, 1(2), 83–90.
Refbacks
- There are currently no refbacks.