Mewujudkan Good Governance Melalui Penguatan Budaya Birokrasi
Abstract
Organizational culture in the bureaucratic environment is often one of the problems that hinder the realization of good governance. On the other hand, the organizational culture that develops cannot be separated from the paternalistic Javanese culture. This makes the character of bureaucratic apparatus behavior more textually patterned based on applicable formal provisions. As a result, government officials cannot make decisions when facing obstacles in carrying out their duties, especially those related to public services. This condition can be overcome by providing flexibility for bureaucratic apparatus to be more creative in taking effective and success-oriented actions in carrying out their duties. This research shows the influence of bureaucratic strengthening efforts on the realization of good governance by eliminating unproductive Javanese cultural values so as to improve the quality of public services. The results reveal that an empowered bureaucracy with flexibility and results orientation is able to respond to community needs more quickly and precisely. In addition, the elimination of unproductive values in Javanese culture is proven to encourage innovation and initiative among bureaucratic apparatus, which ultimately improves the efficiency and effectiveness of public services.
Budaya organisasi dalam lingkungan birokrasi seringkali menjadi salah satu persoalan yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik. Di sisi lain, budaya organisasi yang berkembang tidak dapat terlepas dari budaya Jawa yang paternalistis. Ini membuat karakter perilaku aparat birokrasi lebih terpola secara tekstual berdasarkan ketentuan formal yang berlaku. Akibatnya aparatur pemerintah tidak dapat mengambil keputusan apabila menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tugas khususnya terkait dengan pelayanan publik. Kondisi ini dapat diatasi dengan memberikan keleluasaan bagi aparat birokrasi untuk lebih kreatif mengambil tindakan-tindakan efektif dan berorientasi pada keberhasilan dalam menjalankan tugas. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh upaya penguatan birokrasi terhadap perwujudan good governance dengan menghilangkan nilai-nilai budaya Jawa yang tidak produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil penelitian mengungkap bahwa birokrasi yang diberdayakan dengan fleksibilitas dan orientasi pada hasil mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, penghapusan nilai-nilai yang tidak produktif dalam budaya Jawa terbukti mendorong inovasi dan inisiatif di kalangan aparat birokrasi, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Keywords
Full Text:
PDF - IndonesiaReferences
Desi, S., & Rusmiwari, S. (2016). Orientasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 5(3), 109-121.
Dwiyanto, A. (1999). Penilaian kinerja organisasi pelayanan publik. Fisipol, UGM, Yogyakarta.
Dwiyanto, A., et al. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Hatalea, A., Rusmiwari, S., & Aminulloh, A. (2015). Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 3(2), 42-63.
Hasymi, E. (2021). Penguatan birokrasi aparatur negara menuju revolusi industri 5.0 di Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat. Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic, 5(3), 90-100.
Kumorotomo, W. (1996). Etika administrasi negara (Cetakan II). PT Grafindo Persada, Jakarta.
Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 10(3), 193-201.
Novaranty, M., & Qorib, F. (2022). Manajemen public relations Favehotel Malang untuk meningkatkan citra publik melalui media massa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 11(2), 174-182.
Osborne, D., & Plastrik, P. (1997). Memangkas birokrasi (terjemahan). PPM, Jakarta.
Robbins, S. P. (2002). Prinsip-prinsip perilaku organisasi. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Sawir, M., Paruki, H., & Anirwan, A. (2023). Implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di kampung binaan wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 5(1), 111-121.
Shandy, V. M., & Amrizal, D. (2020). Efektivitas penerapan prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Tanah Jawa. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 1(1), 25-29.
Shihab, M., & Musiasa, I. N. (2017). Strategi public relations dan pencak silat tradisional. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 6(1).
Siagian, S. (2002). Manajemen sumber daya manusia. PT. Bina Aksara, Yogyakarta.
Sobirin, A. (2002). Budaya: Sumber kekuatan sekaligus kelemahan organisasi. Jurnal Siasat Bisnis, 7(1), 1-20.
Sudarmadi. (2007). Analisis pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan (tesis). https://core.ac.uk/download/pdf/11717643.pdf
Suryono, A. M. S. (2008). Budaya birokrasi pelayanan publik. https://pustakaonline.wordpress.com/.../budaya-birokrasi-pelayanan-publ...
Tahirs, J. P., Haerani, S., Taba, M. I., & Umar, F. (2023). Literatur review: Pengaruh leadership commitment dan work culture terhadap kinerja birokrasi melalui good governance di pemerintah daerah. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(3), 2759-2771.
Waluyo. (2007). Manajemen publik (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah). CV. Mandar Maju, Bandung.
Wibowo. (2006). Manajemen perubahan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wulandari, S. (2023). Penguatan reformasi birokrasi di Indonesia menuju era Society 5.0. Jurnal Public Relations (J-PR), 4(2), 51-61.
Refbacks
- There are currently no refbacks.