IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IJIN USAHA UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yafet Iba, Dody Setyawan

Abstract

Abstrak: Retribusiijinusaha Kota Batu adalah salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan lain dari Kota Batu adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan pendapatan lainnya yang ada di Kota Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi ijin usaha dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan snowball sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam retribusi izin usaha telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu No. 8 9 dan 10 tahun 2015 serta indikator yang berlaku. Faktor pendkungnya adalah kinerja tim teknis perizinan beserta sumberdaya yang terkoordinir dengan baik, prosedur serta pembagian tanggungjawab yang jelas. Faktor penghambatnya adalah belum memadai sisitem untuk mengoptimalkan retribusi sehingga masih banyak obyek yang belum dimaksimalkan.Kurang kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi.

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Retribusi Ijin Usaha; Pendapatan Asli Daerah

 

Abstract:Levy business license in Batu City is one of the supporting Revenue. Another source of income from the Batu City is the Local Revenue that is composed of Regional taxes, Regional Levies, the Results of the Wealth Management Area, and other income in the Batu City. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy levies a business license in support of Revenue, Department of Revenue Batu City as well as factors supporting and inhibiting. This was a qualitative study using data collection through observation, interview, and documentation. Determination of informants conducted using snowball sampling. Data analysis was performed through data reduction, data presentation and verification. From the results of the research in accordance with theories of policy implementation can be concluded that the Department of Revenue of Batu City carry out the duties and functions especially in the retribution business permit in accordance with Local Regulations of the Batu City No. 8 9 and 10 of 2011 as well as indicators that apply. Supporting factor is the performance of the technical team of licensing and resources are coordinated well, the procedure and division of responsibilities are clear. The inhibiting factor is still the presence of obstacles in its implementation.

 

Keywords: Implementation of Policy; Levy a Business License; Revenue

Keywords

Implementation of Policy; Levy a Business License; Revenue

Full Text:

PDF

References

Grindle, dalam Wibawa. 1994. Implementability.Jakarta:Grafindo Jaya.

Moleong, 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kota Batu.Stastistika Kota Batu 2016. 2016. www.batukota. bps.go.id. (diakses pada tanggal 14 mei 2017).

Perda. 2015. Undang-Undang Pemerintah Daerah. Edisi Terbaru, Bandung. Fokusmedia.

Permatasari, 2012, dengan judul penelitian: Implementasi Kebijakan Objek Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar). Jurnal Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993.

Sholahuddin, 2012, dengan judul penelitian: Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sugiyono, 2015.Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah.

Usman, Nurdin. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarna, Budi. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.