PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM

Abstract

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam mengimplementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dinas perhubungan untuk menjalankan peran dalam mengimplementasi peraturan walikota nomor 6  tahun 2015 tentang tarif angkutan.  Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi menggabungkan observasi, dokumentasi dan wawancara. Diperoleh hasil sebagai berikut Peran Dinas Perhubungan dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum adalah sebagai pembuat kebijakan, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan angkutan kota kepada semua lapisan masyarakat, melakukan pengawasan dan kerjasama dengan instansi lainnya, dan melakukan pembinaan terhadap sopir angkutan umum. Sedangkan faktor pendukung yaitu sumber daya manusia atau pegawai yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Malang telah memadai, tersedianya sarana dan prasarana, serta adanya kerjasama yang baik dengan instansi lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan POLRI. Dan faktor penghambatnyaadalah kurangnya kesadaran dari sopir angkutan umum dalam segala hal dan Sosialisasi yang dilakukan oleh Dishub tidak maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik

Abstract: The purpose of this research is to find out the role of the Department of Transportation in Implementing Mayor Regulation No. 6 of 2015 concerning transportation tariffs, and to identify the supporting and inhibiting factors faced by the transportation department to play a role in implementing the mayor's regulation number 6 of 2015 concerning transportation tariffs. This study uses qualitative research using triangulation techniques combining observation, documentation and interviews. The following results are obtained: The Role of the Department of Transportation in Implementing Mayor Regulation Number 6 Year 2015 on Public Transport Tariffs is as a policy maker, socializing the community, providing supporting facilities for urban transportation services to all levels of society, conducting supervision and cooperation with other agencies, and provide guidance to public transportation drivers. While the supporting factors are human resources or employees found in the Malang City Transportation Department has been adequate, the availability of facilities and infrastructure, as well as good cooperation with other agencies such as the Civil Service Police Unit (Satpol PP), TNI and POLRI. And the inhibiting factor is the lack of awareness of public transport drivers in all matters and the socialization carried out by Dishub is not optimal.

Keywords: Public Implementation, Public Service