POLITISASI KABINET KERJA INDONESIA HEBAT JOKOWI-JK

Abstract

Abstract: The tradition of Indonesian political elite is politicization. The style in sharing the position or dividing the power became a habit in getting the support. frequently, Jokowi-JK stated in their campaign that there were no position-sharing. It became a kind of challenge for them in getting the support. This research purposed to know how the politicization on the team-work of Jokowi-JK concerned to the passage analysis according to Norman Fairclough for instance text, passage practice and culture social practice. The data object of this research was the team –work news of Jokowi-JK on Republika.co.id date on October 26 until 28 in the year 2014. The result of this research explained that there was a politicization or power-sharing which was conditioned by Jokowi-JK signed with the intervention of some ministers who became the member of political party that was the goverment suporting party like the minister of Badan Usaha Milik Negara (BUMN), she was ms. Rini Soemarno then the minister of human building and culture, she was ms. Puan Maharani. It caused of the human-interest between the president Jokowi, Yusuf Kalla also the party-chairperson of Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) like the minister of nautica, she was ms. Susi Pudjiastuti the Religion Minister, he was mr .Lukman Hakim Syafuddin.

Key words: Politicization, Tradition and Passage

Abstrak: Politisasi telah menjadi sebuah tradisi bagi elit politik Indonesia.Gaya bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kekuasaan menjadi sebuah kebiasaan dalam mendapatkan dukungan. Berulang kali janji kampanye Jokowi-JK yang menyatakan bahwa, tidak adanya bagi-bagi jabatan atau kursi menjadi sebuah tantangan bagi Jokowi-JK dalam mendapatkan dukungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Politisasi pada Kabinet Kerja Jokowi-JK dilihat dari Analisis Wacana menurut Norman Fairclough yang meliputi teks, praktik wacana dan praktik sosial budaya. Objek data penelitian ini adalah berita kabinet kerja Jokowi-JK pada Republika.co.id, edisi tanggal 26-28 Oktober 2014.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, adanya politisasi atau bagi-bagi kekuasaan oleh Jokowi-JK yang ditandai dengan keterlibatan beberapa menteri yang merupakan anggota politik partai yang berasal dari partai pendukung pemerintah seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, serta terlibatnya beberapa menteri yang ditetapkan karena kedekatan emosional, baik antara presiden Jokowi, Yusuf Kalla serta ketua umum partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Menteri Kemaritiman Susi Pudjiastuti, Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin

Kata kunci : Politisasi, Tradisi dan Wacana