PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
Abstract
Abstract: This research was carried out because of the findings in the newspaper which showed that farmers who were members of the farmers group did not receive subsidized fertilizer, even though the farmers should get subsidized fertilizer facilities like their peers who were members of the farmer groups. The purpose of this study is to describe the Supervision of Subsidized Fertilizer Distribution in Batu City, supporting and inhibiting factors in the Department of Cooperatives, Micro Business and Trade in controlling the distribution of subsidized fertilizers in Batu. The results of this study indicate that the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade of Batu City have a fairly good role in overseeing the distribution of subsidized fertilizers in their working areas, because the Office has fulfilled 3 stages of supervision namely setting standards, measuring performance, and carrying out improvements. Supervision is supported by the Batu City Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission and good coordination from other agencies.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. 2019. Informasi APBN 2019: APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Direktur Jenderal Anggaran
https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D
Jawa Pos. 8 September, 2019. Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipersoal. hlm 5.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019
Moleong, Lexy J. 2018. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2018. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
Nugroho, R. H. (2016). Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Sidoarjo. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6(1).
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Petanian
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 47 tahun 2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2018
Rohman, A. (2018). Dasar-dasar Manajemen Publik. Malang: Empat Dua
Sadhana, Kridawati. 2012. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang.
Safitri, M. A. (2013). Distribusi pupuk subsidi kepada petani tebu dalam perspektif manajemen publik (Studi pada koperasi unit desa di Sumberpucung Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 102-109.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kuatitatif, Kualitatif DAN R&D. Bandung: Alfabeta.
Tirto. 2018. BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Triwulan I 2018 Sebanyak 127,07 Juta. Diakses pada 5 Oktober 2019 dari
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Vidyanita, V. (2016). Kinerja birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Jombang. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(1).
Wibowo. 2019. Manajemen dari Fungsi Dasar ke Inovasi. Depok: PT Rajagrafindo Persada
Refbacks
- There are currently no refbacks.