IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.  Pemerintah Kota Malang berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan yang  telah dilakukan menggunakan komunikasi melalui media sosialisasi, namun sayangnya sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang masih sangatlah kurang memadai untuk menertibkan PKL, termasuk Disposisi atau sikap yang dimiliki masih kurang terutama dalam  hal pengawasan walaupun dari Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.Untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah 1) Kurangnya personel satpol PP dan 2) kurangnya kesadaran dan pemahaman dari PKL

 Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

Street Vendors (PKL) are valves that support the economy of small communities, but on the other hand, their existence causes many problems, especially those related to violations of public order. Malang City Government is trying to implement Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2012 concerning Public Order and Environment towards Street Vendors (PKL) in Malang City. The purpose of this study is to determine the implementation of Malang City government policies in controlling street vendors and the factors that play a role in these policies. This study uses a qualitative approach. From this study, it was found that the implementation of policies that have been carried out using communication through socialization media, but unfortunately the resources owned by the Malang City Government are still very inadequate to bring order to street vendors, including the disposition or attitude they have is still lacking, especially in terms of supervision even though the bureaucratic structure is owned by the implementors is very good, with regard to the suitability of the bureaucratic organization that is the organizer of the implementation of public policies. For the inhibiting factors faced are 1) Lack of Satpol PP personnel and 2) lack of awareness and understanding of street vendors

 Keyword: Implementation, Regional Regulation, Street vendors