KETERLIBATAN SELEBRITI SEBAGAI POLITISI: PENGUATAN PARTAI POLITIK ATAU PENGGALANGAN SUARA

Aza Rifda Khamimiya; Agus Machfud Fauzi; Mochamad Arif Affandi

doi:10.33366/jisip.v12i2.2608

KETERLIBATAN SELEBRITI SEBAGAI POLITISI: PENGUATAN PARTAI POLITIK ATAU PENGGALANGAN SUARA

Aza Rifda Khamimiya, Agus Machfud Fauzi, Mochamad Arif Affandi

Abstract

Ahead of the general election, there are more and more celebrities to enter politics. This phenomenon becomes a social reality in society when the democratic party takes place. This research seeks to discuss the rationality of parties determining celebrities as candidates for legislation and to find out the existence of celebrities in political party institutions. This research method is descriptive qualitative with case study method. The research subject is Verrell Bramasta's membership in the National Mandate Party. The data were obtained through document studies from online news and also audio-visual recordings from Narasi Newsroom and Metro Tv. To complete the data obtained by library research through e-books, and journals relevant to research. To strengthen this research, the researcher uses an analytical knife with Max Weber's theory of rationality and Bourdue's capital. The results obtained show that the National Mandate Party is cooperating with celebrities because of social capital ownership. Party rationality makes candidates for legislators based on electoral figures. Celebrities are believed to have influence, power, popularity which can influence the party in increasing the electability of the party. Through empowering this capital, it is the main goal of the National Mandate Party to be able to defend the acquisition of parliamentary seats in the 2024 election contestation later, not because of strengthening political party institutions because the joining of celebrities is nothing but because of the persona they have.

Menjelang pemilihan umum kian marak selebriti untuk terjun ke dunia politik. Fenomena ini menjadi sebuah realitas sosial di tengah masyarakat ketika pesta demokrasi berlangsung. Penelitian ini berupaya untuk membahas mengenai rasionalitas partai menentukan selebriti sebagai calon legislasi dan untuk mengetahui keberadaan artis pada kelembagaan partai pilitik. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah ketergabungan Verrell Bramasta pada Partai Amanat Nasional. Data diperoleh melalui studi dokumen dari berita online dan juga audio-visual rekaman dari Narasi Newsroom dan Metro Tv. Untuk melengkapi data diperoleh dengan studi kepustakan melalui e-buku, dan jurnal relavan dengan penelitian. Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menggunakan pisau analisis dengan teori rasionalitas Max Weber dan modal milik Bourdue. Hasil yang diperoleh bahwa Partai Amanat Nasional mengandeng selebriti tidak lain karena kepemilikan modal sosial. Rasionalitas partai menjadikan calon legislator berdasarkan electoral figure. Selebriti diyakini memiliki pengaruh, kekuasaan, popularitas yang dapat menginfluancer partai dalam meningkatkan elektabilitas partai. Melalui pemberdayaan modal tersebut menjadi tujuan utama Partai Amanat Nasional untuk dapat mempertahakan perolehan kursi parlemen pada kontestasi pemilu 2024 nanti bukan karena memperkuat kelembagaan partai politik sebab gabungnya selebriti tidak lain karena persona yang dimiliki.

Keywords

Verrell Bramasta; Partai Amanat Nasional; Capital; Rationality

Full Text:

PDF

References

Adi Syaputra, M. Y. (2020). Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(1), 111. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p08

Akbar, A. (2021). Artis dan Partai Politik Studi Pencalonan Artis-Artis Sebagai Calon Legislatif Oleh Partai Nasdem Pada Pemilihan Lesgislatif 2019. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Amin, M. (2018). Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik (Inspirasi Sumatera Utara). USU Press: Medan.

Amsariah, S. (2022). Islam and Communist Power Relation in Najib Al-Kailani’s ‘Adzra Jakarta. Buletin Al-Turas, 28(2), 267–284. https://doi.org/10.15408/bat.v28i2.25082

Arianto, H. (2004). Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia. Lex Jurnalica, 1(2), 77–89.

Aziz, A., & Tamala, E. (2019). REAKTUALISASI PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK. PT GRAMASURYA: Yogyakarta.

Boangmanalu, S., & Sembiring, A. B. (2022). Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat). Jurnal Kewarganegaraan, 19(2), 102. https://doi.org/10.24114/jk.v19i2.30402

Chandra, A., & Ansori, Z. (2019). Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019. Politea : Jurnal Politik Islam, 2(2), 49–66. https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364

Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. Jurnal Transformative, 5(1), 16–37.

El-Haddad, A. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. Jurnal Komunikasi, 8(1), 91–101.

Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat DalamPenentuan Sistem Pemilihan UmumAnggota Legislatif. Jurnal Konstitusi, 7(3), 120–160.

Febrian, R. K. (2022). PENGGUNAAN MODALITAS CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA PEKANBARU PERIODE 2019-2024. JOM FISIP, 9(2).

Habibie, M. I. (2009). Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia. Universitas Diponegoro. Semarang.

Hamiruddin. (2021). Survei Dan Konsultan Politik: Membangun Popularitas Dan Elektabilita Politik. Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan, 7(1), 1–18.

Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 375–395.

Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 34(4), 1–87.

Khasanah, U. (2019). Pelunturan Muslim Kota Terhadap Kyai (Studi Pandangan Komunitas Warga Nahdliyin Dusun Papringan Terhadap Otoritas Kyai Pada Masa Kontestasi Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Khotimah, K., & Muwahid. (2022). KEBERADAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI BENTUK PELEMBAGAAN DEMOKRASI. Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 2(1), 1–17.

Liata, N. (2020). Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(1), 79–95. https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.483

Lindawati, D. S. (2014). Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014. Politica, 4(2), 287–312.

Mukaromah, K., & Alfirdaus, L. K. (2022). POLITIK KELUARGA DAN POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020. REFORMASI, 12(1), 41–51. https://doi.org/10.33366/rfr.v

Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. Jurnal Prodi Ilmu Politik, 1(2), 81–92. https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710

Nendissa, R. H., & Rahakbauw, C. P. I. (2020). Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif. SASI, 26(1), 119–127.

Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 333. https://doi.org/10.31078/jk1027

Purnawati, L. (2017). PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK ( Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung ). Publiciana, 10(1), 1–25.

Putra, A. W. (2022). Rasionalitas Partai Politik Dalam Menetukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang.

Rachim, A. (2016). Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi. Selisik, 2(4).

Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 710–120. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120

Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial. Pusataka Saga: Jakarta.

Sastrawati, N. (2020). Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 19(2), 187. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730

Setiadi, W. (2018). PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIS. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(1).

Sianturi, K. A. (2018). Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(1).

Sitompul, C. (2018). KONFLIK INTERNAL PARTAI SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KOMPLEKSITAS SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(1).

Suardi, S. (2017). Mencermati Pilihan Rakyat Antara Popularitas Dalam Integritas Semu. Jurnal Dakwah Risalah, 28(2), 69. https://doi.org/10.24014/jdr.v28i2.5544

Supriyanto. (2016). MODAL SOSIAL DAN KAPITAL DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Calon legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang).

Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Grasindo: Jakarta.

Yudhi, P. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 30–40.

Yusra, A., Widya, G., Brin, G., Jend, J., Subroto, G., Widya, G., Brin, G., Jend, J., & Subroto, G. (2022). SELEKSI KANDIDAT DALAM KONTESTASI ELEKTORAL : STUDI KASUS PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS ) TAHUN 2005 DAN TAHUN 2020 CANDIDATE SELECTION IN ELECTORAL CONTESTATIONS : Pendahuluan. Jurnal Penelitian Politik, 19(1), 1–22.

DOI: https://doi.org/10.33366/jisip.v12i2.2608