PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN PERPARKIRAN GUNA MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN GRESIK

Rozy Akbar, Susi Hardjati

Abstract

In running a regional government, of course, costs or budgets are needed so that the government functions can run. Parking fees have a potential opportunity to become a contributor to regional revenue as well as APBD if it can be managed properly. Some people think that parking fees are the same as parking taxes. The purpose of this study was to determine the role of the transportation agency in parking management in order to increase parking fees in Gresik Regency. This research method is descriptive qualitative. Data collection was obtained from interviews, observation, literature review and documentation. The results of the study show that the Department of Transportation in managing parking has an important role in increasing parking fees in Gresik Regency. With the efforts made by the Gresik Regency transportation service with all its policies, regional income in the Gresik Regency parking retribution sector has increased.

Dalam menjalankan suatu pemerintah daerah tentu diperlukan biaya atau anggaran agar fungsi pemerintahan tersebut dapat berjalan. Retribusi parkir memiliki peluang yang cukup potensial untuk menjadi penyumbang dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah sekaligus APBD apabila dapat dikelola dengan baik. Sebagian masyarakat mengira bahwa retribusi parkir sama dengan pajak parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas perhubungan dalam pengelolaan perparkiran guna meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, kajian literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas perhubungan dalam mengelola perparkiran memiliki peranan penting guna meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Gresik. Dengan upaya – upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Gresik dengan segala kebijakannya menjadikan pendapatan daerah  di sektor retribusi parkir Kabupaten Gresik meningkat.

Keywords

Peran;Publik; Dinas Perhubungan; Retribusi; Parkir

Full Text:

PDF

References

Baldric siregar. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). In Upp Stim Ykpn (Vol. 3, Nomor 2). UPP STIM YKPN. http://repo.unikadelasalle.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9567&keywords=

Ernan, R. I. B. (2014). Pengembangan Wilayah (TEORI DAN KONSEP). In Jurnal Bumi Lestari (Vol. 14, Nomor 2). Pusat Pengkajian Kebiajakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT.

Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_dan_Strategi_Peningkatan_Penda/Q6ZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1%0Ahttps://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-74.pdf

Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1(1), 15–29.

Kumorotomo, W. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. In Journal JIANMaP (Vol. 1, Nomor 1). Dalam Jurnal Didik Siswantoro, Universitas Indonesia.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. STIM YKPM.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Purwanto, M. N. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif / sugiyono. Bandung: Alfabeta, 20–22.

Ratnawati, N. N. S. (2012). Potensi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar. Forum Manajemen, 10(32), 55–68.

Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi. In Raja Grafindo Persada, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. Journal of Accounting and Investment, 19(2). https://doi.org/10.18196/jai.190299

Suhadak, & Nugroho. (2007). Paradigma Baru (Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi). In Bayumedia Publishing, Malang. Malang, Bayumedia Publishing.

Vikasari, C. (2019). Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.1-8

Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP, 2(1), 39–51. http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/28760

WIDJAJA, H. (2002). Otonomi dan Daerah Otonom (1 ed.). PT. Rajagrafindo Persada.

DOI: https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2761

Refbacks

  • There are currently no refbacks.