IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN RAMAH LANSIA DI KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstract

The high number of elderly people, namely 7.01%, is the basis for the Dharmasraya Regency Government to make the elderly one of the regional problems that must be resolved. Based on the guidelines issued by the Central Government through the Ministry of Social Affairs, Dharmasraya Regency issued an Elderly Area Policy through the 2020-2024 Regional Medium Term Development Plan. This research aims to describe and analyze the Implementation of the Elderly Dharmasraya Regency Policy. This research uses Edward III's theory 4 variables to determine the success of implementing a policy: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that characteristics within agencies, a clear division of tasks and responsibilities, and good coordination between agencies are key factors for success. Despite the government's commitment to providing adequate funding, there are still potential problems in allocating and using funds that are not on target due to a lack of supervision and monitoring. So, concrete steps need to be taken to improve coordination and ensure that all parties involved have effective communication channels.

Tingginya jumlah angka penduduk lanjut usia di Kabupaten Dharmasraya yakni sebesar 7,01%,   menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjadikan persoalan lansia sebagai salah satu permasalahan daerah yang harus di prioritaskan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kemudian mengeluarkan Kebijakan mengenai Kawasan Ramah lansia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah pada Tahun 2020-2024. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Dharmasraya terkait kebijakan Kawasan Ramah Lansia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berlandaskan teori Edward III. Terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa karakteristik dalam badan-badan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang baik antar badan-badan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang mencukupi, masih terdapat potensi masalah dalam alokasi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran karena kurangnya pengawasan dan monitoring. Maka perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki saluran komunikasi yang efektif.