IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN STRATEGI INOVASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA JAYAPURA

Muhammad Sawir, Muhammad Farid Idris

Abstract

The Jayapura City Government has carried out various activities to regulate and control street vendors in the city. These efforts have had an impact on reducing conflict between the Civil Service Police Unit and street vendors. This shows that the city government has to some extent met the expectations of street vendors. The aim of this research is to analyze the implementation of policies regarding street vendors in Jayapura City. The research was conducted in Jayapura City, with street vendor informants. Data is collected through observations, interviews and document studies, and analyzed and finally draws conclusions. Research findings show that the implementation of structuring and controlling street vendors in Jayapura City began with regional regulation number 14 of 2001. In addition, street vendors believe that policy implementation focuses more on structuring rather than controlling. The city government has succeeded in creating a clean, orderly, beautiful, comfortable and safe environment for street vendors' businesses. They have also established integrated arrangements for street vendors that are in line with sustainable spatial planning, while increasing community participation in organizing and coaching them. However, it was found that this policy was still unable to improve welfare through developing informal sector trading activities for street vendors.

Keywords

Global Reporting, Sustainable Development Goals (SDGs), Sustainability reporting.

Full Text:

PDF

References

Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV Alfabeta.

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.

Alfi Huurin’iin, S. W. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. Public PolicyJurnalAplikasiKebijakan Publik &Bisnis, 4(2).

Alkadafi, M., Rusdi, R., Agusti, F. R., & April, M. (2019). Kebijakan Penetapan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Jurnal EL-RIYASAH, 10(1), 1. https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7445

Auliya, A. U. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Gembong Asih Kota Surabaya. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dian Permata Puspita, Mas Halimah, H. A. H. (2020). Implementation of Billboard Tax Policy in the City of Bandung. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, IV(1).

Dwinugraha, A. P. (2017). SINERGITAS AKTOR KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1421

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnely, J. H. (2017). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Binarupa Aksara.

Handoyo, E. (2012). Kebujakan Publik. Widya Karya, Semarang.

Insani, I. (2010). Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Organisasi Pemerintah. Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi da.

Jumhur. (2015). Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 4(1).

Kusumaningrum, A. (2019). Analisis Pengaruh SIM , SOP dan Jaringan Distribusi Terhadap Supply Chain Manajemen (Studi Kasus Pada PT. Lion Mentari Airlines). . . Widya Cipta.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2009). Manajemen Sumberdaya Manusia. PT.Remaja Rosdakarya.

MOLEONG, L. J. (2005). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. PT. REMAJA ROSDAKARYA.

Ni Nyoman Cindy Sadvaraz, Z. P. Z. (2021). Strategic Management Capabilities in Child Identity Card (Kartu Identitas Anak) Program in Civil Registry Service Office of Depok City. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1).

Pekey, F. (2023). PKL di Kota Jayapura diminta berjualan sesuai aturan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.

Rafidah. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima DalamMeningkatkan Penjualan ( Studi Kasus PKL di TelanaipuraKota Jambi). IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 4(2).

Rudiawan, B., Saleh, C., Brawijaya, U., & Timur, J. (2021). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Model Pembinaan Pegawai untuk Meningkatkan Kinerja di UB Guest House. 7(3), 430–438.

Rusdan, R. (2017). Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayan Publik. Sosialita, 9(2). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JIA/article/view/856

Sailendra. (2015). Langkah-langkah raktis Membuat SOP. Trans Idea Publishing.

Sawir, M. (2021). ILMU ADMINISTRASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KONSEPTUAL DAN PRAKTIK. Deepublish.

Simarmata, J. (2015). Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2), 1–34. https://doi.org/10.54629/jli.v12i2

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. Briliant PT Menuju Insan Cemerlang.

Sunasih Mulianingsih, As’Ad Asyahadi Ichsan, E. (2022). The Implementation of The Strategy in Issuance of Birth Certificates in The Islands Region of Selayar District. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(2).

Suratman. (2017). Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Capiya Publishing.

Sururi, A. (2019). Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Jurnal Wacana Kinerja, 22(2).

Thoha, M. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana.

Wahab, S. A. (2004). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. PT Bumi Aksara.

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik; Teori Dan Proses. PT. Buku Kita.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2).

DOI: https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2910

Refbacks

  • There are currently no refbacks.