HUBUNGAN KEBIJAKAN DEMOKRATIS DAN TRANSPARANSI LEGISLATIF UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PUBLIC POLICY EXCELLENCE

Abstract

Abstract : Legislative Council is required to create a policy that promote democratic values, cultivating an attitude of transparency as a trusted policy actors, so as to empower and improve the public welfare towards creating the desired changes, which in turn realize a excellence public policy. This type of research is quantitative descriptive, the main data source is the primary data with questionnaire which is refering to the Likert Scale, sampling techniques is simple random sample, the data analysis is path analysis. The results of research is the democratic policy is correlated to the excellence public policy in amount of 40.9% and the legislative transparency is correlated to the public policy amount of 39.5%, while the democratic policy on the public empowerment have a relationship in creating the excellence public policy 43.1%, and the legislative transparency to increase the public empowerment have relationship in creating excellence public policy amount of 39.2%. Conclusion the research shows that the democratic policy and the legislative transparency have relationships to increase the public empowerment in creating excellence public policy.

Key Words: Democratic Policy, Legislative Transparency, Public Empowerment

Abstrak : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk membuat suatu kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai demokratis, menanamkan sikap transparansi sebagai aktor kebijakan yang dipercaya, sehingga mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju perubahan yang dicita-citakan, yang pada akhirnya terwujud suatu kebijakan publik yang unggul. Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sumber data utama adalah data primer dengan alat pengambilan data yaitu kuesioner atau angket yang mengacu pada Skala Likert, teknik sampel yang digunakan adalah sampel sederhana, analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian yaitu kebijakan demokratis memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 40,9% dan transparansi legislatif memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 39,5%, sementara kebijakan demokratis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 43,1%, dan transparansi legislatif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul sebesar 39,2%. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan demokratis dan transparansi legislatif memiliki hubungan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan publik yang unggul.

Kata Kunci : Kebijakan Demokratis, Transparansi Legislatif, Pemberdayaan Masyarakat