IMPLEMNTASI KEBIJAKAN MODEL GORGE ERDWAD III DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Abstract

Implementation of Government Policy on Management of Village-Owned Enterprises is the goal of the issuance of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, the problem is that the understanding of village officials and administrators from BUMDes regarding the policy is still very weak. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Determination of informants using snowball sampling. Data analysis was carried out using the Miles, Huberman, and saldana models, namely data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The data obtained were tested using triangulation techniques, namely checking data on the same source with different techniques. The research finding is that the implementation of the Government Policy on the Management of Village-Owned Enterprises has not been fully implemented. This study looks at the implementation model of George Erdwad III which includes four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. From the communication indicators, BUMDes management policies are not yet fully known and understood by policy implementers, namely BUMDes managers. In general, resource indicators have not been able to be maximized, especially human resources. Disposition indicators are seen from two things, namely the appointment of bureaucrats and intensive. These two things are not carried out optimally in the management of BUMDes. Bureaucratic structure indicators include two things, namely Standard Operating Procedures (SOP) and fragmentation. Both of these things have not been seen to be implemented, so that the management of BUMDes has not run optimally. Several factors support the management of BUMDes, namely the presence of abundant village potential resources and support from the local government. The inhibiting factors are inadequate human resources, inadequate infrastructure, and lack of funding support in the management of BUMDes.

Keywords: Policy, BUMDes, Gorge Erdwad III Model

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun permasalahannya adalah pemahaman perangkat desa maupun pengurus dari BUMDes tentang kebijakan tersebut masih sangat lemah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan saldana yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diuji menggunakan triangulasi teknik, yaitu mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Temuan penelitian bahwa implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum sepenuhnya terimplementasikan. Penelitian ini melihat dari model implementasi George Erdwad III yang meliputi empat indikator, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari indikator komunikasi, kebijakan pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, yakni pengelola BUMDes. Indikator sumber daya secara umum juga belum mampu dimaksimalkan, khususnya sumber daya manusianya. Indikator disposisi dilihat dari dua hal, yakni pengangkatan birokrat dan intensif. Kedua hal tersebu tidak dilaksanakan secara maksimal dalam pengelolaan BUMDes. Indikator struktur birokrasi meliputi dua hal, yakni Standar Operating Prosedures (SOP) dan fragmentasi. Kedua hal tersebut juga belum terlihat dilaksanakan, sehingga pengelolaan BUMDes belum berjalan secara maksimal. Beberapa faktor yang mendukung pengelolaan BUMDEs, yakni adanya sumber daya sebagai potensi desa yang melimpah dan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, infrastruktur yang kurang mendukung, serta kurangnya dukungan pendaan dalam pengelolaan BUMDes.

Kata kunci: Kebijakan, BUMDes, Model Gorge Erdwad III